Pembangunan Pasca-Reformasi

Indonesia merupakan sedikit dari negara yang mampu keluar dari krisis multidimensi (politik, sosial, dan trust) dan saat ini mencatatkan diri satu diantara 20 kekuatan ekonomi terbesar dunia. Krisis multidimensi 1998 menjadi pembelajaran bagi bangsa dan negara. Sejak saat itu, bangsa Indonesia dengan cepat recovery dengan tiga tahapan. Banyak negara yang ingin belajar dari Indonesia untuk memahami bagaimana Indonesia bisa keluar cepat dan mampu membangun sistem demokrasi dan pembangungan ekonomi secara paralel. Salah satu kunci sukses Indonesia selama ini adalah reformasi kelembagaan, demokratisasi dan konsistensi perbaikan berkelanjutan yang menopang pembangunan ekonomi nasional. 

Secara garis besar terdapat tiga tahapan pembangunan pasca-reformasi yang telah dan sedang kita lakukan. Tahapan pertama terjadi antara periode 1998-2004 dimana pembangunan sistem dan struktur kelembagaan negara demokrasi dilakukan. Periode kedua terjadi pada 2004-2009 dimana stabilitas politik dan demokrasi telah mulai menemukan bentuk dan pemantapan daya beli masyarakat (purchasing-power) dilakukan. Periode ketiga 2009-saat ini dilakukan dengan pematangan kehidupan demokrasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dengan tetap menjaga daya beli masyarakat. Tiga periode ini menjadi bekal bagi perumus dan penyusun agenda pembangunan nasional 2014-2019 untuk mencapai target pembangunan sesuai dengan RPJP.

Sedikit menyegarkan ingatan kita pada krisis ekonomi Indonesia pada 1998 dimana pertumbuhan ekonomi terkontraksi minus 13.1 persen, nilai tukar Rupiah terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak diambangkan dan mencapai Rp. 17.000/Dollar AS pada 22 januari 1998, sekitar 70 persen lebih perusahaan di Pasar Modal berada dalam posisi insolvent atau bangkrut, gelombang PHK terjadi dan beberapa data mencatat pengangguran tertinggi sejak 1960-an dimana lebih dari 20 juta orang atau 20 persen angkatan kerja, dan PDB/kapita pada 1996 mencapai 1.155 dollar AS/kapita merosot menjadi 610 dollar AS/kapita pada 1998. Data-data tersebut akan menjadi lebih suram apabila kita tambahkan adanya kerusuhan dan penjarahan, krisis-etnis, capital-outflow, gelombang demontrasi dan tidak berjalannya tata-pemerintahan.   

Periode 1998-2004 merupakan tonggak penting sejarah Indonesia kontemporer. Dimana dalam periode ini terdapat 3 (tiga) kali ke-Presidenan dalam suasana penyusunan tata kelambagaan ber-bangsa dan ber-negara. Sejumlah pembenahan tata kelembagaan baru kita sepakati perlu ada untuk menjaga check-and balance seperti adanya KPK, MK, Mahkamah Yudisial, KPPU, Dewan Perwakilan Daerah, otonomi Bank Indonesia, Otonomi Daerah, Pilkada langsung (Bupati/Walikota dan Gubernur) dan Pilpres langsung. Dimana kesemua hal ini dilakukan dalam situasi ekonomi dan politik yang masih belum stabil. Dari sisi ekonomi negara kita masih berhutang kepada IMF dan kekuatan ekonomi nasional baik negara, BUMN dan swasta nasional masih belum pulih akibat krisis 1998. Namun upaya kita bersama untuk membangun fondasi telah berbuah manis pada periode selanjutnya.

Pada 2004-2009 juga menjadi periode bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia. dimana pada 2004, dilakukan Pilpres secara langsung setelah sekian lama Presiden dipilih melalui mekanisme perwakilan di MPR. Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung merupakan manifestasi perubahan sistem pemilihan presiden yang menjadi amanat reformasi 6 tahun sebelumnya. Pada periode ini ruang pilihan kebijakan public (public policy choice) tidak banyak tersedia. Dari sisi ekonomi banyak sekali agenda ekonomi yang harus dilakukan sementara APBN-P 2004 hanya sebesar Rp. 430 triliun.

Dalam periode 2004-2009 terdapat salah satu momentum dari sisi kedaulatan ekonomi dilakukan oleh Pemerintah yaitu dilunasinya hutang ke IMF pada 2006. Hal ini menunjukkan mulai pulihnya confidence dan kemampuan fiskal yang semakin besar. Strategi nasional untuk membangun daya beli masyarakat (purchasing power) melalui menjaga inflasi rendah, penyediaan micro-credit dan sejumlah program subsidi menjadi pull- dan push-factor bagi dunia usaha di Indonesia. Ekonomi Indonesia sempat diuji oleh beberapa peristiwa seperti volatilitas harga energi dunia, krisis sub-Prime Mortgage di Amerika Serikat dan menjelang Pemilu 2009, namun ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanannya dengan pasar domestik yang semakin kuat dan resilient.

Pada periode selanjutnya 2009-saat ini, pembangunan ekonomi nasional memasuki fase yang lebih tinggi lagi sejak dicanangkannya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) pada 2011. Harus kita akui sejak krisis 1998 sampai pencanganan MP3EI praktis Indonesia belum secara optimal melakukan pebangunan infrastruktur. Prioritas dilakukan untuk meletakkan fondasi kelembagaan untuk membangun stabilitas politik (1998-2004) dan penguatan daya beli masyarakat dan ekonomi domestik (2004-2009). Dan terbukti strategi yang ditempuh selama ini berhasil membuat ekonomi nasional semakin kuat pada periode sekarang. Seiring dengan semakin kuatnya konsumsi domestik ditopang oleh stabilitas politik-keamanan membuat sektor produksi dan infrastruktur perlu segera dibangun. Semenjak dicanangkan MP3EI strategi ekonomi nasional mulai menyeimbangkan demand-side dengan supply-side.  

Tentunya fase berikutnya yaitu 2014-2019 menjadi tonggak tinggal landas bagi sejarah pembangunan nasional pasca-reformasi. Sejumlah capaian telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya. Namun tentu saja pekerjaan rumah masih banyak yang perlu dituntaskan. Terutama pekerjaan rumah untuk mempersiapkan ekonomi Indonesia berada satu tahapan yang lebih tinggi lagi. Sementara penanganan kemiskinan dan pengangguran masih tetap ada, keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga perlu diteruskan. Konektivitas nasional untuk menjamin jaringan produksi guna menekan ekonomi biaya tinggi perlu menjadi prioritas. Upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang telah dimulai pada periode 2009-2014 perlu dilanjutkan dalam periode ini. Selain itu juga, kebijakan untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing nasional perlu menjadi prioritas nasiona.

link
http://www.setkab.go.id/artikel-8906-.html