Gambaran umum situasi ekonomi dan politik
Perang
Dunia II telah menyebabkan kerugian besar baik bagi negara yang teerlibat perang
maupun tidak. Kerugian terbesar adalah membuat jutaan rakyat meninggal karena
keganasan perang, ekonomipun menjadi berantakan dan mengalami banyak kerugian
sehingga kelaparan dan kemiskinan tidak dapat lagi dihindarkan.
A.
DAMPAK PERANG DUNIA BAGI DUNIA
1.
BIDANG POLITIK
Kemenangan
pihak sekutu (Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet) dalam
mengakhiri Perang Dunia II tidak terlepas dari peran Amerika Serikat dalam
memberikan bantuan (perlengkapan, tentara,dan persenjataan) yang mampu
mempercepat berakhirnya perang dengan kemenangan di tangan Sekutu. Perang Dunia
II telah menghancurkan hegemoni negara-negara besar seperti Inggris, Perancis,
Spanyol, dan Portugis yang sudah berabad-abad memegang kendali kekuasaan di
berbagai belahan dunia.
Muncul
masalah baru yaitu adanya pertentangan kepentingan dan persaingan perebutan
hegemoni antara negara anggota sekutu dalam usaha untuk menjadi negara yang
paling berpengaruh dan berkuasa di dunia hingga melahirkan dua negara adikuasa
(kekuatan raksasa) yaitu Amerika Serikat (kuat secara material) dan Uni Soviet
(kuat secara psikologis) yang mengambil alih hegemoni tersebut.
Uni Soviet dan Amerika Serikat saling
berlomba menanamkan penagruhnya pada negra lain dengan berbagai cara sehinga
dampaknya negara-negara di dunia terbagi menjadi 2 dimana negara-negara Eropa
Timur, Jerman Timur dan beberapa negara Asia seperti Cina, Korea Utara,
Kamboja, Laos dan Vietnam berada dibawah pengaruh Uni Soviet yang selanjutnya
dikenal dengan Blok Timur. Sementara negara-negara Eropa Barat dan banyak
negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada dibawah kekuasaan Amerika
Serikat yang selanjutnya dikenal dengan Blok Barat.
Kedua negara adikuasa tersebut memiliki
ideologi yang berlawanan dimana Amerika Serikat dengan ideologi Liberalis-Kapitalis(paham
yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai pangkal dari kebaikan hidup)
sementara Uni Soviet dengan ideologi Sosialis-Komunis(paham
yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif agar menjadi masyarakat
yang bahagia). Sistem politik dan ekonomi internasional mengalami polarisasi
yaitu liberalisme versus sosialisme-komunisme .
Munculnya politik memecah belah dimana
terjadi perpecahan dari berbagai negara sebagai dampak dari persaingan pengaruh
dua negara adikuasa tersebut, seperti negara Jerman, Korea, dan Vietnam(Indo
Cina) berdasarkan ideologi liberal dan sosialis-komunis.
Dibentuklah pakta pertahanan untuk saling
mengimbangi kekuatan lawan dimana Amerika Serikat membentuk NATO (North Atlantic
Treaty Organization) atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara sementara Uni
Soviet membentuk Pakta Warsawa(1955) dengan anggota Uni Soviet, Albania,
Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania.
Berdirinya pakta pertahanan memunculkan rasa
saling curiga dan perlombaan persenjatan antara kedua belah pihak sehingga
menimbulkan Perang Dingin.
Munculnya negara-negara baru dan merdeka di
Asia-Afrika yang merupakan bekas jajahan bangsa barat seperti Indonesia, India,
Pakistan, Srilanka, dan Filipina. (dampak positif)
2.
BIDANG EKONOMI
Perekonomian dunia terbagi atas sistem
ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat pada negara, dan sistem ekonomi
campuran. Dimana sistem ekonomi liberal berlaku di negara-negara
kapitalis. Sistem ekonomi terpusat pada negara berlaku di
negara-negara komunis. Dan sistem ekonomi campuran berlaku di
negara-negara yang baru merdeka.
Sistem ekonomi kapitalis diterapkan di Eropa
Barat dan Amerika Serikat mempraktekkan konsep negara sejahtera (welfare
state) sehingga menyediakan dana sosial yang besar untuk mensubsidi
kesehatan, pendidikan, pensiunan, dan dana sosial lainnya bagi masyarakat.
Amerika Serikat memanfaatkan keadaan dimana
banyak negara yang membutuhkan bantuan ekonomi untuk memperbaiki negaranya
(dengan menanamkan pengaruhnya) jika tidak maka negara-negara tersebut akan
masuk dalam pengaruh kekuasaan ideologi komunis Uni Soviet. Maka Amerika tampil
sebagai negara kreditor bagi negara-negara di luar pengaruh Uni Soviet. Dengan
bantuan tersebut selanjutnya mampu membuat kedudukan Amerika menjadi kuat sebab
ia berhasil menciptakan ketergantungan negara peminjam pada Amerika.
Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan
beberapa program untuk membangun kembali perekonomian dunia, seperti:
a.
tahun Marshall Plan merupakan program untuk membantu
perekonomian negara-negara Eropa Barat. Program ini disetujui dalam konfrensi
Paris 1947 dan pemberian bantuan ini diakhiri pada 1951. Sebuah negara dapat
memperoleh bantuan ini dengan memenuhi kesepakatan sebagai berikut.
1)
Amerika Serikat akan memberikan pinjaman jangka panjang kepada negara-negara
Eropa Barat untuk membangun kembali perekonomiannya.
2)
Sebagai imbalan negara peminjam diwajibkan :
ü Berusaha menstabilkan keuangan masing-masing
negara dan melaksanakan anggaran pendapatan yang berimbang.
ü Mengurangi penghalang-penghalang yang
menghambat kelancaran perdagangan antara negara-negara peminjam.
ü Mencegah terjadinya inflasi.
ü Menempatkan perekonomian negara masing-masing
negara atas dasar sendi-sendi perekonomian yang sehat.
ü Memberikan bahan-bahan yang diperlukan
Amerika Serikat untuk kepentingan pertahanan.
ü Meningkatkan persenjataan masing-masing
negara untuk kepentingan pertahanan.
3)
Bantuan akan dihentikan apabila di negara peminjam terjadi pergantian kekuasaan
yang mengakibatkan negara tersebut melaksanakan paham komunis.
Dengan
Marshall Plan maka tertanamlah dasar-dasar terbentuknya kerjasama yang erat
antara negara-negara Eropa Barat dalam pembangunan perekonomiannya. Sejak tahun
1951 maka Amerika Serikat lebih mengutamakan konsolidasi pertahanan terhadap
kemungkinan meluasnya paham komunis.
b. Doctrine
Truman merupakan kebijakan untuk membantu secara khusus negara
Yunani dan Turki dengan maksud membendung kedua negara tersebut dari pengaruh
komunis dan Uni Soviet serta memerangi pemberontakan yang dilancarkan
gerilyawan-gerilyawan komunis dalam negeri.
c. Point
Four Program merupakan program bantuan dalam bentuk perlengkapan
ekonomi kepada negara-negara berkembang. Serta bantuan militer yang diberikan
pada negara-negara berkembang khususnya Asia.
d. Colombo
Plan merupakan program kerjasama bagi pembangunan ekonomi di Asia
Selatan dan Asia Tenggara. Program yang dicetuskan di Colombo 1951 dengan
peserta pertama negara-negara persemakmuran Inggris yang selanjutnya diikuti
Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.
Pada tahun 1957 terbentuklah kerjasama dalam
bidang perdagangan antara 7 negara Eropa Barat (Perancis, Italia, Jerman Barat,
Belgia, Belanda, Luksemburg, dan Denmark) dengan nama Pasar Bersama
Eropa (PBE)
Inggris memprakarsai berdirinya daerah
perdagangan bebas Eropa yang meliputi 5 negara (Inggris, Norwegia,
Swedia, Swiss, dan Austria).
Negara-negara di Eropa Timur yang tidak
mendapatkan bantuan Marshall Plan karena berhaluan komunis sehingga dampaknya
pembangunan ekonomi di Eropa Timur tidak secepat pembangunan ekonomi di Eropa
Barat sebab seluruh aktivitas perekonomian diatur dan dikuasai oleh negara
(berpusat pada pemerintah). Seluruh industri dimiliki dan dioperasikan oleh
pemerintah, pertanian diatur menurut pola pertanian pemerintah dimana hanya
sebagian kecil tanah pertanian yang boleh dimiliki secara pribadi.
Negara-negara
Eropa Timur membangun perekonomian dengan pola Uni Soviet dan prinsip ekonomi
komunisme, yaitu melaksanakan pembangunan perekonomian jangka pendek yang
dilanjutkan dengan program jangka panjang.
Perkembangan ekonomi negara yang berada di
luar Eropa juga mengalami kemerosotan sebab sistem perekonomian mereka sebelum
Perang Dunia II terjadi lebih banyak tergantung pada negara-negara Eropa yang
memiliki jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika. Setelah Perang Dunia II hubungan
antara negara-negara Eropa dengan negara jajahan menjadi terputus.
Negara-negara jajahan melepaskan diri dan
menjadi negara merdeka serta berusaha membangun perekonomiannya sendiri atau
dengan bantuan negara lain sehingga tidak dapat membangun perekonomiannya
dengan cepat.
Negara-negara
di luar Eropa terjerat utang untuk membangun perekonomian sehingga perkembangan
perekonomiannya tidak secepat negara-negara Eropa Barat.
Jerman dan Jepang tumbuh kembali sebagai
negara industri, setelah memperoleh bantuan modal dari Amerika Serikat.
Di
bentuklah 2 badan ekonomi dunia sebagai perwujudan perkembangan sistem ekonomi
kapitalis yaitu IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World Bank).
Tugas
kedua badan tersebut adalah memberi dan menyalurkan bantuan keuangan kepada
negara agar dapat melakukan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi negaranya.
3.
BIDANG SOSIAL
Semakin kuatnya kedudukan golongan cerdik
pandai (para ilmuwan)
Munculnya gerakan sosial untuk membantu
memulihkan kesejahteraan rakyat yang porak-poranda akibat perang dengan mendirikan
lembaga internasional untuk memelihara perdamaian dunia. Hal ini terwujud
dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations).
Amerika Serikat membentuk badan guna
menghindari jatuhnya korban lebih banyak dengan nama United Nations Relief
Rehabilitation Administration (UNRRA). Tugas pokok badan ini adalah meringankan
penderitaan dan memulihkan daya produksi rakyat yang tinggal di daerah bekas
pendudukan Jerman. Bantuan yang diberikan berupa makanan, pakaian, bibit
tanaman, hewan ternak, alat-alat perindustrian, dan rumah sakit. UNRRA (satu
bagian dari PBB) dibubarkan sebab tugas untuk memberikan bantuan pembangunan
kembali negara Eropa telah dilaksanakan oleh European Reconstructions Plan atau
yang dikenal dengan Marshall Plan.
B.
PENGARUH SISTEM EKONOMI INTERNASIONAL BAGI INDONESIA
Sistem
ekonomi yang berkembang pasca Perang Dunia II adalah liberalisme dan
sosialis-komunisme, dimana kedua sistem inilah yang dijadikan landasan kinerja
pembangunan ekonomi bangsa Eropa, Asia, dan Afrika yang rusak akibat perang.
Perkembangan
Perekonomian di Indonesia sebagai dampak dari berakhirnya Perang Dunia II.
Pada awal kemerdekaan (1945-1950) sistem
ekonomi di Indonesia adalah upaya untuk melakukan perubahan dari sistem
ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.
Indonesia dalam kurun waktu 1945-1949
keadaaan politik dan ekonomi Indonesia masih sangat kacau Indonesia belum
seutuhnya merdeka dan laju inflasi sangat tinggi disebabkan karena
beredarnya mata uang Jepang dan mata uang NICA yang tak terkendali, serta
blokade ekonomi dari Belanda.
Upaya untuk mengatasi masalah ekonomi
Indonesia awal kemerdekaan adalah seperti dilakukan Konferensi Ekonomi,
Pinjaman Nasional, hubungan dagang melalui BTC (Banking and Trading
Corporation), mengeluarkan ORI, mendirikan Bank Indonesia, rasionalisasi,
kasimo plan, dan yang lainnya masih saja mengalami kegagalan.
Kegagalan
upaya membentuk sistem ekonomi
Nasional disebabkan karena saat itu fokus pemerintah adalah untuk
memberantas berbagai pergolakan yang muncul di dalam negeri belum lagi ditambah
usaha Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia sehingga rakyat masih
berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.
2. Sistem ekonomi nasional
Indonesia pada tahun 1950-1959 adalah liberalisme.
Sistem liberalisme bisa tertanam kuat di
Indonesia karena Belanda sebagai negara yang pernah berkuasa atas Indonesia
merupakan negara penganut liberalisme.
Landasan kinerja politik dan ekonomi
liberalisme berdampak pada tidak stabilnya politik. Hal ini disebabkan karena
tiap kabinet memilki masa kerja yang sangat singkat yang disertai dengan
program yang selalu berganti menyebabkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi
masalah ekonomi selalu gagal.
Kegagalan liberalisme diterapkan di Indonesia
menyebabkan muncul sikap anti kolonialisme dan imperialisme.
3. Sistem ekonomi nasional
Indonesia pada tahun 1959-1969 adalah Sosialisme.
Pemerintah Indonesia periode 1959-1969
menggunakan Sosialisme sebagai
landasan kinerja pemerintahan, dan dasar kehidupan ekonomi serta politik
Indonesia pasca kegagalan liberalisme.
Pemerintah Indonesia periode 1959-1965
memperkuat sikap anti kolonialisme dan imperialisme dengan
mengeluarkan Manipol (Manifestasi Politik) dan USDEK (UUD’45,Sosialisme
Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).
Manipol adalah dokumen yang berisi tentang pokok dan program umum Revolusi
Indonesia.
Pembangunan ekonomi Indonesia baru mulai
dilaksanakan sejak 1961-1969 dengan dilaksanakannya program pembangunan
nasional sistem berencana dirasakan kehidupan masyarakat mulai
membaik dan sejahtera.
Berbagai langkah dilakukan dan dikeluarkan
Presiden Sukarno guna menanggulangi masalah ekonomi masa ini adalah Deklarasi
Ekonomi (DEKON) tetapi upaya inipun gagal sebab bantuan dana dari IMF tidak
juga dicairkan (sebab Indonesia melakukan aksi Dwikora). Keadaan Indonesia
semakin diperparah dengan adanya pemberontakan oleh PKI sehingga keadaan
ekonomi Indonesia selama Orde Lama tidak mengalami kemajuan yang signifikan.
Presiden Sukarno mengembangkan dan
menerapkan sistem ekonomi terpimpin di Indonesia yang
dipengaruhi gagasan dan pemikiran komunisme untuk menciptakan sosialisme
versi Indonesia. Sementara itu, sistem ekonomi liberal seperti yang
dilakukan IMF ternyata sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia.
Jadi sistem ekonomi komunisme yang berkembang
di Uni Soviet mempengaruhi sistem dan pembangunan perekonomian Indonesia pasca
Perang Dunia II. Pemerintah Orde Lama ingin supaya di Indonesia terwujud sebuah
masyarakat sosialis dan ini ditempuh dengan cara mengatasi atau melampaui
feodalisme tanpa melalui kapitalisme sehingga hasilnya Indonesia mengalami
kegagalan.
4. Indonesia masa Orde Baru
(1969-1998)
Sistem ekonomi Indonesia masa Orde Baru
(pasca gagalnya sistem ekonomi terpimpin) tidak dapat terlepas dari pengaruh
sistem ekonomi kapitalisme (sistem ekonomi yang mengandalkan kekuatan, dinamika
pasar dan kapital (uang) sebagai motor penggeraknya).
Sistem tersebut terlihat dari adanya upaya
penyusunan REPELITA, tahapan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang
sampai tinggal landas.
Selama Orde Baru pembangunan hanya
diarahkan demi pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek
sosial dan budaya masyarakat sehingga menimbulkan kerugian pada berbagai aspek
kehidupan. Atas nama pembangunan banyak tanah dirampas, hutan ditebang, dan
modal hanya bertumpuk pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.
IMF dan Bank Dunia menjadi mitra pembangunan
yang penting bagi Indonesia. Kedua badan tersebut pada awalnya bertugas secara
berkala mengatur supaya pinjaman dapat dikembalikan oleh negara pengutang
tetapi mereka tidak mengontrol dan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi
dan politik sebuah negara.
Tetapi sejak 1980 kedua badan ini memperoleh
kekuasaan yang tidak terbatas sehingga mereka dapat mendikte negara-negara
untuk mengubah tata perekonomiannya kalau mau menerima bantuan IMF dan Bank
Dunia. Sejak saat itu dimulailah era neoliberalisme yang
sama sekali tidak memberikan ruang bagi campur tangan negara dalam mengatur dan
mengelola perekonomian semua diserahkan pada mekanisme pasar. Karena perubahan
tersebut maka memberikan dampak pula bagi Indonesia IMF dan Bank Dunia semakin
mendikte Indonesia seiring dengan meningkatnya utang luar negeri Indonesia
sehingga pada tahun 1998 mengalami keruntuhan ekonomi.
Sejak tahun 1998 perekonomian Indonesia
dikendalikan oleh IMF dan Bank Dunia. Hal ini terlihat dengan adanya
privatisasi BUMN serta perusahaan milik negara lainnya, mergernya banyak bank
dan penghapusan dana-dana subsidi (seperti BBM) yang mampu mendatangkan dampak
buruk (negatif) bagi Indonesia seperti banyaknya pengangguran, rakyat tidak
mampu memenuhi kebutuhan hidup, dsb. Jadi kebijakan ekonomi yang harus
dijalankan di Indonesia dengan mengikuti kebijakan IMF dan Bank Dunia sangat
merugikan rakyat Indonesia.
Inilah pengaruh langsung dari perekonomian
dunia akibat Perang Dunia II yang mempengaruhi sistem pembangunan perekonomian
di Indonesia sampai saat ini yaitu sistem kapitalisme dan neoliberalisme.
C.
PENGARUH dalam KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BAGI INDONESIA
Sejak
proklamasi Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya
Indonesia tidakmemihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam
menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia
berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan
berpartisipasi meredakan ketegangan internasional.
Politik
ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa
lain di dunia. Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini dijalankan dari awal
terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai
karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di dunia.
Penyimpangan
terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap mulai muncul
ketika Indonesia pada
masa Kabinet Sukiman (1951) dengan mengadakan pertukaran surat antara Menteri
Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam
rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan protes
sebab dianggap telah meninggalkan politik bebas aktif dan memasukkan Indonesia
ke dalam sistem pertahanan Blok Barat.
Sementara itu pada masa Kabinet Ali
Sastroamijoyo I menitik beratkan pada kerjasama antara negara-negara
Asia-Afrika dengan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Kenyataan tersebut
bukan berarti Indonesia akan membentuk blok ketiga. Tujuan dibentuk organisasi
ini adalah sebagai landasan dalam rangka memupuk solidaritas Asia-Afrika dan
menyusun kekuatanagar mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi bangsa
Asia-Afrika di tengah percaturan politik internasional.
Pada masa Burhanuddin Harahap (1955) politik
luar negeri Indonesia lebih dekat dengan Blok Barat, baik dengan Amerika,
Australia, Inggris, Singapura dan Malaysia. Indonesia mendapatkan bantuan
makanan dari Amerika (US$ 96.700.000).
Tahun 1956 untuk menunjukkan bahwa pemerintah
Indonesia menganut politik bebas aktif maka presiden Soekarno mengunjungi Uni
Soviet. Dan ditandatangani perjanjian kerja sama pemberian bantuan ekonomi
dengan tidak mengikat dari Uni Soviet(US$ 100.000.000). Indonesia juga
mengunjungi Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Cina. Indonesia juga mengirimkan
pasukan perdamaian di bawah PBB yang dikenal dengan Pasukan Garuda.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia turut mempelopori berdirinya Gerakan
Non Blok (1961) sejak saat itu Manifesto Politik (Manipol) menjadi dasar
pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga dunia terbagi menjadi NEFO
(negara-negara komunis) dan OLDEFO (negara-negara kolonialis dan imperialis).
Indonesia termasuk dalam kelompok NEFO sehingga menjalin hubungan erat dengan
negara bok timur dan menjaga jarak dengan negara blok barat. Politik tersebut
selanjutnya berkembang semakin radikal menjadi politik mercusuar dan politik
poros. Politik Indonesia yang agresif selama masa Demokrasi Terpimpin memboroskan
devisa, inflasi menjadi tidak terkontrol terlebih dengan adanya pemberontakan
PKI 1965.
Politik pada masa Orde Baru lebih memperhatikan
masalah stabilitas regional akan menjamin keberhasilan rencana pembangunan
Indonesia.
Upaya
yang dilakukan Indonesia yaitu dengan :
·
Mempertahankan
persahabatan dengan pihak barat
· Menjalankan
politik pintu terbuka bagi infestor asing serta pinjaman luar negeri. Bergabungnya
kembali Indonesia sebagai anggota PBB pada 28 Desember 1966.
· Memperbaiki
hubungan dengan sejumlah negara yang sempat renggang karena adanya politik
konfrontasi masa Orde Lama.
· Didirikan
pula bentuk kerjasama regional ASEAN dalam rangka menjaga stabilitas kawasan.
· Pada 1992 Indonesia menjad ketua Gerakan Non
Blok tetapi pada saat itu timbul pertikaian dan perpecahan di negara Yugoslavia
(Serbia menyerang Bosnia yang mayoritas beragama Islam).
· Indonesia menggunakan APEC untuk menentukan
posisi kepemimpinan Indonesia. Awalnya Indonesia tidak mau bergabung sebab
takut tidak mampu menghadapi liberalisasi perdagangan dan dipandang dapat
mengurangi rasa kerjasama dianatara negara-negara ASEAN tetapi setelah
berakhirnya Perang Dingin Indonesia bergabung dalam APEC. Dengan demikian Indonesia
siap untuk mengikuti perdagangan bebas bagi negara-negara berkembang pada tahun
2020.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar