Rumusan msalah
1.
Bagamana
awal dari pelaksanaan pemerintahan padamasa demokrasi terpimpin
2.
Apa saja
bentuk dari kebijakan pemerintah setelah berlakunya dekrit presiden 5 juli 1959
3.
Apa seja
bentuk dari penyimpangan-penyimpangan pemerintah padamasa demokrasi terpimpin
I.
DEKRIT PRESIDEN
Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan
berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden :
Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan
pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar
Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap
tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
Kegagalan konstituante dalam menetapkan
undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab
Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.
Situasi politik yang kacau dan
semakin buruk.Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin
bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme.Konflik antar partai
politik yang mengganggu stabilitas nasional Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda
pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya.Masing-masing partai
politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya
tercapai. Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara
yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.
Isi Dekrit Presiden adalah
sebagai berikut.
a. Pembubaran
konstituante
b. Tidak berlakunya
UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
c. Pembentukan
MPRS dan DPAS
II.
Kebijakan
Pemerintah Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
A. Pembentukan MPRS
Sesuai
dengan diktum dekrit, maka Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara berdasarkan Penpres no.2 tahun 1959. Seluruh anggota MPRS
tidak diangkat melalui pemilihan umum, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
dengan 3 syarat, yaitu
1. Setuju kembali kepada UUD 1945
2. Setia kepada perjuangan RI
3. Setuju kepada manifesto politik
Dalam
siding-sidangnya, MPRS telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting seperti :
1.
Penetapan manifesto politik RI sebagai bagian dari GBHN
2.
Penetapan Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Berencana tahap 1 (1961-1969)
3.
Menetapkan Presidan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
B. Pembentukan DPAS
DPAS
dibentuk oleh Presiden Soekarno, dan diketuai langsung oleh Presiden sendiri,
dan yang menjadi wakil ketua adalah Ruslan Abdul Gani
C. Pembentukan Kabinet Kerja
Kabinet
kerja dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir. Juanda
sebagai menteri pertama
D. Pembentukan Front Nasional
Front
Nasional merupakan lembaga ekstra parlementer yang dibentuk dengan tujuan :
1. Menyelesaikan revolusi nasional
Indonesia
2. Melaksanakan pembangunan semesta
nasional
3. Mengembalikan Irian Jaya ke wilayah
RI
E. Penataan Organisasi Pertahanan dan Keamanan
Penataan
ini meliputi digabungkannya TNI dan Polri kedalam satu wadah yaitu ABRI,
sehingga dengan demikian ABRI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut,
Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian
F. Penyederhanaan Partai-partai Politik
Penyederhanaan
yang dimaksud adalah pembubaran partai-partai politik yang tidak sesuai dengan
Penpres no.7 tahun 1959
G. Penyederhanaan Ekonomi
1. Pembentukan Depernas
2. Melakukan Devaluasi mata uang rupiah
3. Mengeluarkan peraturan dibidang
ekspor-impor (peraturan 26 mei)
Mengeluarkan
Deklarasi Ekonomi (Dekon)
4. Membentuk Badan Musyawarah Pengusaha
Swasta Nasional (Bamunas)
III.
Penyimpangan-Penyimpangan
Pemerintah Pada Masa Demokrasi terpimpin
Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli
1959 oleh Presiden Soekarno dimaksudkan untuk melaksanakan kehidupan berbangsa
dan bernegara di Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945. Tetapi pada
pelaksanaannya, pemerintah khususnya Presiden Soekarno banyak melakukan
penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri, di antaranya sebagai
berikut :
A. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Dalam Negeri
1. Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis)
2. Penetapan MPRS tentang jabatan
Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup
3. Pembubaran DPR hasil pemilu 1, tahun
1955
B. Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri
1. Politik konfrontasi dengan pembagian
dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo
(Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis) dan Nefo (New Emerging
Forces/Negara-negara progresif revolusioner)
2. Melaksanakan politik Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek
olahraga senayan, Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera)
3. Menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging
Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunis
4. Membentuk Poros Jakarta-Peking
Kesimpulan
Semenjak
dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 maka mumcullah kebijakan perintah
yaitu pembentukan MPRS(majelis pemusawaratan rakyat sementara ) berdasarkan Penpres no.2 tahun 1959
anggota mprs diangkat melalui diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 3
syarat, yaitu Setuju kembali kepada UUD 1945 Setia kepada perjuangan RI, Setuju
kepada manifesto politik. DPAS dibentuk
oleh Presiden Soekarno, dan diketuai langsung oleh Presiden sendiri, dan yang
menjadi wakil ketua adalah Ruslan Abdul Gani. Kabinet kerja dipimpin oleh
Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir. Juanda sebagai menteri
pertama, Pembentukan Front Nasional,
Penataan Organisasi Pertahanan dan Keamanan, Penyederhanaan Partai-partai
Politik, Penyederhanaan Partai-partai Politik dan Penyederhanaan Ekonomi.
Terjadi Penyimpangan-Penyimpangan
Pemerintah Pada Masa Demokrasi terpimpin diantaranya Penyimpangan di Bidang
Kebijakan Dalam Negeri yaitu Mengumumkan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, komunis), Penetapan MPRS tentang
jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup, Pembubaran DPR
hasil pemilu 1, tahun 1955.
Penyimpangan di Bidang Kebijakan Luar Negeri yaitu Politik konfrontasi
dengan pembagian dunia menjadi 2 bagian, yaitu Oldefo (Old Establishes Forces/Negara-negara kapitalis imperialis)
dan Nefo (New Emerging Forces/Negara-negara
progresif revolusioner) Melaksanakan politik
Mercu Suar (pembangunan proyek-proyek raksasa, komplek olahraga senayan,
Jakarta by pass, Monumen Nasional, Jembatan Ampera) Menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging
Forces) yang sebagian besar pesertanya adalah Negara-negara komunisMembentuk Poros Jakarta-Peking
Tidak ada komentar:
Posting Komentar