Legitimasi Kekuasaan Orde Baru

 terjadinya kudeta di dalam pemerintahan  indonesia

Orde Baru lahir dari peristiwa politik 1965-1966, yaitu dari "kudeta" Partai Komunis Indonesia (PKI) September 1965 sebagai peristiwa gerakan 30 September atau G-30-S/PKI.

Kekuasaan yang diperolehnya memang secara substansial didasari berbagai peristiwa politik sebelumnya, yaitu era kekuasaan politik terpimpin Soekarno atau fase demokrasi terpimpin Orde Lama. Juga didasari dengan keberadaan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan realita politik Badan Konstituante 1949-1959 yang deadlock sehingga memberi jalan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pada akhir 1966 dan awal 1967, Soeharto (baca: Orde Baru) mulai mengambil peran untuk menjalankan tanggung jawabnya memulihkan ketidakstabilan politik. Selanjutnya, Soeharto melakukan pemaknaan ulang dari tata kehidupan politik pemerintahan Soekarno, yaitu pemerintahan Orde Lama. Soeharto menegaskan pijakan pemerintahan Orde Baru merupakan sistem kekuasaan yang tidak terpisah dari derap perjuangan bangsa dengan segala kelemahan dan kekuatannya, kepercayaan dan kemauan rakyatnya.

Orde Baru mengadakan koreksi total dan radikal terhadap segala penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Soeharto, dengan Orde Baru-nya, berketetapan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Perubahan dilakukan menyeluruh sebagai koreksi terhadap pelaksanaan pemerintahan sebelumnya, termasuk dalam perspektif pemberontakan dan pertentangan ideologi ketika awal kemerdekaan pada periode 1945-1950, 1959 hingga 1966, seperti aksi pemberontakan "tiga daerah" dan pecahnya pemberontakan komunis di Madiun yang berusaha mengalihkan, menghentikan, serta menyelewengkan cita-cita bangsa dan cita-cita negara.

Sementara itu, pada sisi tertentu berbagai aksi kolonialisme masih menginginkan Indonesia menjadi daerah koloninya. Tahun 1950-1959 muncul penyelewengan ke arah negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan sistem demokrasi liberalnya.

Hal lain tercermati pada gerakan bersifat federalis dan separatis seperti gerakan Andi Aziz, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Republik Maluku Selatan (RMS), serta gerakan ekstrem kanan seperti Ibnu Hajar, Kartosuwiryo, Kahar Muzakar dan DI/TII, pemberontakan Batalion 426 di Jawa Tengah, dan pemberontakan di Purworejo. Sedangkan dalam tubuh militer Indonesia, terjadi perpecahan yang mengancam keutuhan dan kedaulatan Indonesia, yaitu hadirnya PRRI-Permesta dan Peristiwa 17 Oktober 1952.

Bahkan, pada fase 1959-1965 terjadi penyelewengan terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, yang diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 1959. Pada periode ini Pancasila diidentifikasi sebagai nasionalis, agama, dan komunis (nasakom). Demokrasi yang harus dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dijadikan demokrasi terpimpin, kedaulatan rakyat diganti suara pemimpin "pemyambung lidah rakyat", Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu dibubarkan, kebebasan pers dihambat atau ditiadakan, hukum konstitusi diganti dengan hukum revolusi, presiden diangkat seumur hidup, kekuasaan MPRS diambil alih menjadi kekuasaan pemimpin besar revolusi.

Sementara itu, pada prinsip ikut terlibat dalam ketertiban dunia dikhianati menjadi politik konfrontasi. Dan pada politik bebas aktif dijadikan politik luar negeri berporos Jakarta-Peking-Pyongyang, sehingga PKI dan komunisme Indonesia dapat berkembang pesat.

Dengan pendekatan stabilitas dan pembangunan, Orde Baru secara perlahan mulai mengambil peran terhadap segala pertentangan yang ada dari kekuasaan Orde Lama. Dalam Sidang Umum IV MPRS, Letjen TNI Soeharto diangkat sebagai pengemban ketetapan No IX/MPRS/1966 dan sekaligus ditugasi membentuk Kabinet Ampera dengan tugas pokok Dwi Dharma, yakni menciptakan stabilitas politik dan menciptakan kestabilan ekonomi. Di samping itu dengan program Catur Karya.

Lalu berdasarkan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 di mana Soeharto diangkat menjadi pejabat Presiden RI, ia meluruhkan dan memenangkan konflik dualisme kepemimpinan Indonesia, termasuk dualisme dalam penafsiran tentang Pancasila dan UUD 1945 serta tindakan menyaring ajaran-ajaran Soekarno. Dengan kekuasaannya sebagai pejabat presiden, Soeharto mulai menjalankan tahapan-tahapan perubahan. Pertama, penghancuran PKI pada 12 Maret 1966 yang secara formal PKI dibubarkan dan tidak lagi mengambil bagian dalam mekanisme politik Indonesia hingga saat ini.

Berdasarkan Sidang Umum V MPRS pada 27 Maret 1968 dengan ketetapan No XLIV/MPRS/1968 yang mengangkat pengemban ketetapan No IX/MPRS/1966 sebagai Presiden RI, Soeharto membentuk Kabinet Ampera untuk mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan ekonomi. Dalam sidang ini, melalui ketetapan No XLI/MPRS/1968 menetapkan tugas pokok Kabinet Pembangunan yang pokok-pokoknya disebut Panca Krida, yakni menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan lima tahun (Repelita).

Termasuk di dalamnya menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan No XLII/MPRS/1968, yaitu mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap perongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara dari tingkat pusat sampai daerah.

Soeharto dengan Orde Baru-nya mulai meletakkan inti pemikirannya dalam security and prosperity approacch. Dari Ketetapan MPRS 1968 itu, selanjutnya Orde Baru membangun program kerja pemerintahannya dalam tahapan Repelita, yang diikat sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sementara itu, jika dibandingkan dengan pemerintah sesudahnya hingga kini, yaitu sebatas berdasarkan visi Indonesia masa depan (Tap MPR RI No VII/MPR/2001) dan bersandar pada visi dan misi presiden atau program partai politik yang dominan berkuasa di pemerintahan. Mungkin pada GBHN dan Repelita inilah sepatutnya pemerintahan sekarang menapaki substansi yang sesungguhnya baik dan secara prinsip dapat dilanjutkan sehingga pembangunan bisa diukur dan terawasi.