politik negara-negara pecahan unisoviet

Politik yang ada didalam di dalam negara-negara bekas unisoviet tidak begitu baik . dalam gambaran umumnya politik-politik yang berjalan di dalam negara tersebut  ttidak berjalan dengan baik dan penuh rintangan yang di hadapkan baik dalam negeri maupun luar negeri. dalam kontek ini negra negara pecahan dari negara unisoveit ini terbagi menjadi beberapa wilayah .
  

Negara Baltik                              
1. ESTONIA
2. LATVIA
3. LITUANIA

Eropa Timur    
1. BELARUS 
2. MOLDOVA          
3. UKRAINA

Kaukasus Selatan     
1. ARMENIA 
2. AZERBAIJAN 
3. GEORGIA  

Asia Tengah
.1. KAZAKHSTAN 
2. KIRGIZSTAN 
3. TAJIKISTAN 
4. TURKMENISTAN  
5. UZBEKISTAN      

Rusia
1. RUSIA        

politik yang dianut oleh setiap negara ini memiliki perbedaan dengan politik terdahulunya.

1.  Moldova

• Nama resmi: Republic of Moldova [Republica Moldova]
• Bahasa resmi: 
• Bekas Uni Sovyet
• Ibukota: Chisinau
• Luas wilayah (km2): 33.843
• Penduduk: 
• Etnis: 
• Agama: 
• Jenis kekuasaan: Republik ----
• Bentuk negara: Kesatuan ---- Moldova terdiri atas 32 raion, 3 municipiul (kabupaten), 1 unitatea teritoriala autonoma, dan 1 unitatea teritoriala. Ke-32 raion adalah: Anenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Cantemir, Calarasi, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Orhei, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan-Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, dan Ungheni. Ke-3 municipiul adalah: Balti, Bender, dan Chisinau. Unitatea teritoriala autonoma adalah Gagauzia. Unitatea teritoriala adalah Stinga Nistrului (a.k.a. Transnistria).

 

• Sistem pemerintahan: Parlementer ---- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kabinet dipilih oleh Presiden dengan meminta persetujuan Parlemen. Presiden dipilih oleh Parlemen untuk masa bakti 4 tahun (boleh hingga dua kali). Perdana Menteri ditentukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Parlemen. Dalam 15 hari setelah penentuan, Perdana Menteri yang ditentukan tersebut harus memperoleh suara kepercayaan dari Parlemen mengenai program kerja dan seluruh anggota kabinetnya. Presiden Moldova bertindak selaku kepala negara dalam makna ia mewakili Moldova dalam pergaulan internasional dan penjamin kedaulatan serta integritas nasional. Presiden punya hak prerogatif untuk membubarkan Parlemen kendati belum habis masa tugasnya. Ia lalu menentukan kandidat pengganti Perdana Menteri dan membentuk kabinet setelah memperoleh suara kepercayaan dari Parlemen. Presiden mengundangkan legislasi yang disusun oleh Parlemen, mengeluarkan Dekrit, meratifikasi perjanjian internasional atas nama negara, mengangkat para hakim, dan panglima angkatan perang. Setelah amandemen konstitusi tahun 2000, Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh Parlemen. Saat didukung oleh mayoritas parlemen, Presiden menjadi figur sentral dalam politik Moldova. Pelaksana kebijakan negara (eksekutif) Moldova adalah Perdana Menteri dan para Menteri. 
• Parlemen: Unikameral ---- Parlemen Moldova disebut Parlamentul, yang terdiri atas 101 kursi yang seluruhnya dipilih lewat Pemilu langsung untuk masa bakti 4 tahun. Wewenang utama Parlemen adalah memproduksi undang-undang dan meratifikasi perjanjian internasional. Selain itu, Parlemen juga berwenang mengadakan referendum, menafsirkan undang-undang, menyetujui garis besar kebijakan domestik dan mancanegara, dan memberi persetujuan atas budget negara. 

2. Belarus

• Nama resmi: Republic of Belarus [Respublika Byelarus']
• Mantan Uni Sovyet
• Bahasa resmi: 
• Ibukota: Minsk
• Luas wilayah (km2): 207.600
• Penduduk: 
• Etnis: 
• Agama: 
• Jenis kekuasaan: Republik 
• Bentuk negara: Kesatuan Belarusia terdiri atas 6 voblasts' (propinsi) dan 1 horad (kabupaten). Voblasts' nya adalah Brest, Homyel' (a.k.a. Gomel), Hrodna (a.k.a. Grodno), Mahilyow (a.k.a. Mogilev), Minsk, dan Vitsyebsk (a.k.a. Vitebsk). Sementara itu ke-1 horadnya adalah Horad Minsk (a.k.a. Minsk City).

 

• Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat lewat Pemilu. Masa bakti presiden adalah 5 tahun. Perdana Menteri dan Deputi Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Presiden Belarusia adalah penjamin stabilitas negara. Presiden punya hak membentuk dan membubarkan parlemen serta mengeluarkan Dekrit atas sesuatu masalah. Kedudukan presiden di level nasional dan region cukup kuat. Presiden Belarusia juga bertindak selaku distributor kekuasaan, dengan mana ia dapat memediasi hubungan antarlembaga pemerintahan. Presiden Belarusia juga memiliki kekebalan serta terdapat undang-undang yang khusus menjaga kehormatan dan kewibawaannya. Dewan Menteri terdiri atas Perdana Menteri, dua wakil Perdana Menteri, dan para Menteri. Presiden, dengan persetujuan Palata Predstaviteley mengangkat Perdana Menteri. Dewan Menteri harus akuntabel kepada Presiden dan bertanggung jawab kepada Natsionalnoye Sobraniye.

 

• Parlemen: Bikameral Parlemen Belarusia disebut Natsionalnoye Sobraniye. Natsionalnoye Sobraniye terdiri atas Sovet Respubliki (Dewan Republik) dan Palata Predstaviteley (Chamber of Representatives). Sovet Respubliki terdiri atas 64 kursi, dengan mana 56 anggota dipilih menruut region dan kota Minsk sementara 8 anggota lainnya diangkat oleh Presiden. Palata Predstaviteley terdiri atas 110 kursi, dengan mana seluruh anggotanya dipilih lewat Pemilu langsung untuk masa bakti 4 tahun. Insiatif legilatif menjadi hak Presiden, para anggota  parlemen, Dewan Menteri, dan suatu kelompok pemilih yang didukung oleh 50.000 pemilih. Kendati demikian, hanya Presiden dan Dewan Menteri yang punya hak mengintroduksi draft undang-undang kepada Palata Predstaviteley yang berkenaan dengan penurungan kemampuan keuangan dan kenaikan beban keuangan negara.

3.Ukraina

• Nama resmi: Ukraine [Ukrayina]
• Bahasa resmi:  
• Bekas Uni Sovyet.
• Ibukota: Kiev
• Luas wilayah (km2): 603.700
• Penduduk:  
• Etnis:  
• Agama:  
• Jenis kekuasaan: Republik ---- 
• Bentuk negara: Kesatuan  ---- Ukraina terdiri atas 24 oblast' (propinsi), 1 avtonomna respublika (republik otonom), dan 2 misto (kabupaten) dengan status sebagai oblast'. Ke-24 oblast' adalah: Cherkasy, Chernihiv, Chernivtsi, Dnipropetrovs'k, Donets'k, Ivano-Frankivs'k, Kharkiv, Kherson, Khmel'nyts'kyy, Kirovohrad, Kyiv, Luhans'k, L'viv, Mykolayiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil', Vinnytsya, Volyn' (a.k.a. Luts'k), Zakarpattya (a.k.a. Uzhhorod), Zaporizhzhya, dan Zhytomyr. Avtonomna respublika adalah Crimea (a.k.a. Avtonomna Respublika Krym, atau Simferopol'). Sementara ke-2 misto adalah Kyiv dan Sevastopol. 
• Sistem pemerintahan: Semi-Presidensil ---- Kepala negara adalah Presiden, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri (dibantu Deputi I dan II Perdana Menteri). Kabinet dinominasikan oleh Presiden. Presiden dipilih rakyat secara langsung untuk masa bakti 5 tahun. Presiden Ukraina punya kewenangan luas dalam bidang eksekutif dan sejumlah kuasa legislatif. Selaku eksekutif, Presiden mengangkat dan memberhentikan sejumlah pejabat negara seperti jaksa agung dan menegur kinerja kabinet. Dalam hal legislatif, Presiden berhak menginisiasi rancangan undang-undang dan memveto undang-undang yang diadopsi oleh Parlemen. Presiden berhak mengeluarkan dekrit dan arahan sesuai petunjuk di dalam konstitusi. Apabila Presiden berhalangan tetap dalam menjalankan tugas, maka juru bicara Parlemen beraksi selaku penjalan tugasnya. 
• Parlemen: Unikameral ---- Parlemen Ukraina disebut Verkhovna Rada (Supreme Council/Dewan Tertinggi). Parlemen terdiri atas 450 anggota, dengan mana 50% kursi diberikan kepada para parpol yang beroleh minimal 5% suara Pemilu dan 50% lainnya bagi para anggota yang dipilih lewat distrik masing-masing wilayah. Setiap anggota bermasa bakti 5 tahun. Parlemen punya hak mengadopsi undang-undang, menyetuji budget, dan memilih Perdana Menteri atas personal yang diajukan pemegang suara mayoritas Parlemen. Parlemen berhak mengamandemen konstitusi. Bersama Presiden, Parlemen berhak mendeklarasikan perang dan damai. Veto Presiden dapat digagalkan Parlemen apabila didukung oleh 2/3 anggotanya.

4. Rusia

1. SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.
Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:

1. Presidensial
2. Parlementer
3. Semipresidensial
4. Komunis
5. Demokrasi liberal
6. liberal

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.
Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri

1. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RUSIA

Semenjak perubahan besar yang terjadi, model sosialis telah kehilangan dayatariknya. Pemimpin-pemimpin Soviet tidak bisa lagi membujuk rakyatnya bahwamasa depan Komunisme yang cerah, ketika semua sama dan semua kebutuhandapat terpenuhi, akan tiba. Ketika sistem Komunis runtuh secara menyeluruh, halini mengindikasikan betapa sedikitnya dukungan terhadap komunisme. Akan tetapiternyata lebih mudah untuk membubarkan struktur komunis daripadamenggantikannya dengan struktur yang baru.Rezim Soviet mengambil alih kekuasaan pada tahun 1917 yang berniat untuk membentuk masyarakat sosialis di Rusia dan kemudian, menyebarkan sosialismerevolusioner ke seluruh dunia. Sosialisme, sebagaimana Partai Komunis Rusiamemahaminya, berarti suatu masyarakat tanpa kepemilikan pribadi dari produksi,di mana negara memilikinya dan mengawasi semua asset ekonomi yang penting dandi mana kekuasaan politik dilakukan atas nama masyarakat pekerja. VladimirIlyich Lenin (1870-1924) adalah pemimpin dari Partai Komunis Russia dan kepalapemerintahan Soviet Rusia yang pertama. 

        Pemerintahan Soviet membagikekuasaan antara soviets, yang merupakan organisasi melalui mana para pekerjadan petani menyuarakan kepentingan mereka. dan Partai Komunis yang mengatursoviets.Lenin menjamin bahwa struktur organisasi dari Partai Komunis memaksimalkanpengawasan dari pusat atas seluruh level pemerintahan. Partai sendiri dijaga untuk tetap kecil, menekankan bahwa keanggotaan partai merupakan suatu hak istimewadan suatu keharusan. Pada level yang lebih tinggi lagi, partai diorganisasikansepanjang garis teritorial. Setiap subdivisi daerah memiliki organisasi partai.Pada posisi puncak, kekuasaan terakhir untuk memutuskan kebijakan dipegangoleh Politbiro. Politbiro merupakan komite suatu kelompok kecil, senantiasamelakukan pertemuan secara teratur, yang beranggotakan sekitar 12 orangpemimpin-pemimpin negara yang paling kuat, yaitu: Sekretaris Jenderal PartaiKomunis, Ketua Lembaga Kementerian, beberapa sekretaris senior dari komitePusat PKUS, satu atau dua orang sekretaris pertama dari organisasi PartaiKomunis gabungan republik-republik, Menteri Pertahanan, Ketua KGB, danMenteri Luar Negeri.Kelemahan yang paling serius dari rezim terdahulu adalah ketidakmampuanmereka di dalam mengalihkan kekuasaan secara teratur dan damai dari satupemimpin ke pemimpin yang lain. 

        Kemudian, pemerintahan Mikhail Gorbachevyang sangat menekankan pada keterbukaan, glasnost, dalam hubungan antarapemimpin-pemimpin politik dan masyarakat, menekankan bahwa yang terpentingefektivitas partai sangat tergantung pada perbaikan ekonomi dari negara danmasyarakat. Awal tahun 1987, dia tidak hanya berupaya melaksanakandemokratisasi politik, tetapi juga menekankannya melalui suatu reformasi denganmengadakan pemilihan untuk pemerintahan lokal. Dia melegalisasi kepemilikan pribadi atas perusahaan dan kerja sama bisnis dan mendukung para pengusahauntuk memperkecil kesenjangan ekonomi akibat inefisiensi dari sektor negara.Radikalisme Gorbachev menerima dukungan yang begitu dramatis melaluiperkembangan yang begitu menakjubkan tahun 1989 di Eropa Timur. Semuapenguasa mengakhiri blok sosialis dan membuka jalan bagi rezim parlemen yangmulti partai melalui suatu revolusi tak berdarah (kecuali Rumania). BubarnyaKomunisme di Eropa Timur ini berarti ikatan-ikatan partai, kerjasama kepolisian,perdagangan ekonomi dan aliansi militer yang telah dibangun sejak Stalinmemaksakan Komunis atas Eropa Timur setelah Perang Dunia II, lenyap.Republik Rusia mempunyai konstitusinya sendiri dan membentuk Kongres Wakil-wakil Rakyat dan Supreme Soviet. 

        Dengan berakhirnya Uni Soviet, lembagaperwakilan ini menjadi organ utama dari kekuasaan legislatif. Boris Yeltsin dipilihsebagai presiden dari Federasi Russia pada bulan Juni 1991.Yeltsin menunjuk kepada model “Republik Presidensial”. Sebagaimana di Perancis,konstitusi mengakui dwi-eksekutif, di mana pemerintah memerlukan kepercayaandari parlemen, tetapi presiden tidak. Presiden diberi kekuasaan untuk mengumumkan keputusan-keputusannya dengan kekuatan hukum, meskipunkeputusannya tersebut melanggar hukum yang berlaku dan bisa ditolak olehparlemen. Presiden menunjuk perdana menteri atas persetujuan parlemen. Dumabisa menolak pilihan presiden tersebut, akan tetapi apabila sampai tiga kalikesempatan presiden gagal memperoleh persetujuan Duma maka dia dapatmembubarkan Duma dan menyelenggarakan pemilihan yang baru. Pembubaran juga dilakukan saat Duma tidak lagi memperoleh kepercayaan di dalampemerintah. Mosi tidak percaya yang pertama mungkin bisa saja diabaikan olehpresiden dan pemerintah. Akan tetapi, untuk yang kedua, presiden harusmembubarkan parlemen atau pemerintah. Kekuasaan presiden untuk membubarkan parlemen juga dibatasi oleh konstitusi. 

        Dia tidak dapatmembubarkan parlemen dalam satu tahun pemilihannya, atau ketika parlemenmempunyai tuntutan dakwaan atas presiden, atau ketika presiden menyatakankeadaan bahaya atas seluruh Russia, atau dalam enam bulan dari saat habisnya jabatan presiden.Berbeda dengan banyak sistem parlementer, di Russia pembentukan pemerintahtidak secara langsung ditentukan oleh komposisi partai di parlemen. Paling tidak,hubungan antara distribusi kekuatan partai dalam Duma dan keseimbangan politik pemerintah dihilangkan sama sekali. Sekalipun demikian, komposisi pemerintahantelah memperlihatkan upaya Presiden Yeltsin untuk membawa wakil-wakil partaipolitik dan aliran-aliran politik yang ada. .State Duma telah muncul sebagai sebuah lembaga yang aktif. Oposisi PresidenYeltsin dan kebijakan-kebijakannya lebih banyak di lembaga ini daripada sekutu-sekutunya, tapi tidak ada satu pun partai atau koalisi yang merupakan mayoritas. 

        Berbeda dengan Dewan Federasi, Duma diatur oleh faksi-faksi partai. Wakilmasing-masing faksi mengisi badan pengarah, yaitu Dewan Duma. Dewan Dumamembuat keputusan-keputusan dasar dalam Duma dengan menghormati agendalegislatif dan proses-proses yang tengah berlangsung di Duma, dan juga beberapaundang-undang. Duma juga memiliki 23 komisi di mana kepemimpinan dankeanggotaannya didistribusikan secara tidak merata untuk tiap-tiap faksi.